Hasil Audit BPK: Pembelian MTN Melanggar Aturan Internal Bank NTT, Kerugian Negara Sebesar 50 Miliar

OKENarasi.com - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, pembelian MTN melanggar beberapa ketentuan salah satunya adalah aturan internal Bank NTT.

Demikian disampaikan Eddy Ngganggus, selaku mantan karyawan Bank NTT dengan posisi jabatan terakhir Pimpinan Cabang Bank NTT Kefamenanu, kepada wartawan di Kupang, 9 Februari 2023.

Sementara keputusan Alex Riwu Kaho selaku Mantan Kepala Divisi Treasury Bank NTT terkait pembelian Medium Term Notes (MTN) atau Surat Hutang Jangka Menengah PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) senilai Rp 50 Miliar, tidak masuk dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank NTT tahun 2017.

Baca Juga: Tak Jelas Motifnya, Oknum Anggota Polsek Kie, Hajar Kades Sampai Babak Belur

“Secara aturan internal bank, setiap strategi bisnis bank yang akan dijalankan pada tahun buku mendatang harus dirumuskan dalam Rencana BIsnis Bank (RBB), yang wajib mendapat persetujuan dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan sekedar pada tataran manejemen direksi. Setelah diputuskan dalam RUPS, harus diuji kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna memeriksa kembali berkas RBB terkait kewajaran, kepantasan dan kemampuan. Setelah dinyatakan lolos pemeriksaan, baru ditandatangani menjadi sebuah dokumen. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi panduan bagi manejemen direksi dalam melakukan bisnis,” jelasnya.

Menurut Nganggus, selain tidak tercantum dalam RBB Bank NTT Tahun 2017, sebagai dugaan pelanggaran pertama dalam kasus pembelian MTN PT SNP oleh Kepala Divisi Treasury Bank NTT, Alex Riwu Kaho yang saat ini menjadi Dirut Bank NTT, dugaan pelanggaran kedua yang dilakukan adalah keputusan yang dilakukan tidak ada dasar aturan yang menjadi acuan internal dalam Bank NTT.

Baca Juga: Jumat Curhat, Wakapolda NTT Tekankan Bawahannya Untuk Lebih Intens Lakukan Patroli.

“Bank NTT belum memiliki ketentuan atau aturan bagaimana mengelola investasi surat berharga pada lembaga non bank. Sebab yang ada hanya aturan bagamana mengelola investasi surat berharga pada lembaga bank. PT SNP adalah lembaga non bank, sehingga tidak ada aturan internal yang menjadi acuan guna mengatur hal tersebut,” bebernya.

Dijelaskannya, setelah persoalan ini menjadi temuan dan bermasalah, dalam waktu tidak lama pihak manejemen direksi Bank NTT waktu itu langsung mengambil tindakan hapus buku atau diputihkan.

Dalam konteks terjadi dua dugaan pelanggaran dalam tindakan hapus buku. Dimana pelanggaran pertama adalah Bank NTT tidak memiliki ketentuan atau SOP (Standart Operasional Prosedur) tentang bagaimana mekanisme penghapus bukuan surat berharga.

Baca Juga: Polemik Pengunduran Dirinya Sebagai Wakil Bupati Indramayu, Ini Kata Lucky Hakim

“Ini adalah konsekuensi atas pelanggaran yang terjadi, bahwa Bank NTT tidak memiliki SOP soal pembelian MTN, praktis ketika hal ini dihapus rujukannya apa?,” ujarnya sambil bertanya.

Atas dasar dugaan pelanggaran tersebut, dalam LHP BPK RI tahun 2020 tentang kinerja Bank NTT, BPK mengeluarkan dua rekomendasi. Pertama, BPK RI perintahkan agar pejabat yang terlibat dalam pembelian MTN diberikan sanksi.

Dimana pejabat tersebut antara lain, Alex Riwu Kaho, Mantan Kepala Divisi Treasury Bank saat itu, Zet Robaldus Lamu, Mantan Kepala Sub Divisi Domestik dan International, Divisi Treasury Bank NTT saat itu serta  Ati Hayon, Dealer pada Unit Treasury (sudah resign dari Bank NTT).